Berita & Publikasi

Seminar Infrastruktur untuk Rakyat

Jakarta, 17 October 2013

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII, bekerja sama dengan 3 universitas: UI-ITB-UGM (Tripartit), menyelenggarakan seminar nasional bertema “Infrastruktur untuk Rakyat, Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar.”

Seminar ini digelar untuk mendorong dialog yang komprehensif dengan sasaran terjadi reposisi dan reorientasi peran fiskal dan pemerintah dalam penyelenggaraan infrastruktur, khususnya yang melibatkan partisipasi swasta.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro tampil sebagai pembicara kunci pada kesempatan tersebut. Selain Menteri Keuangan, seminar dua sesi ini juga menghadirkan sejumlah pembicara berkualitas, seperti Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto, Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Luky Eko Wuryanto, pakar ekonomi-politik, Mohamad Ikhsan, pakar pembangunan infrastruktur dan manajemen konstruksi, Rizal Tamin, Presdir PT Pelindo II, RJ Lino, dan Presdir PT Pembangunan Perumahan (Persero), Bambang Triwibowo dan Koordinator Tripartit, Prof. Danang Parikesit.

Dalam seminar ini, Tripartit dan PT PII akan menyerahkan “Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur” kepada pemerintah yang merupakan hasil kajian studi kasus proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, yang telah didiskusikan dalam rangkaian kegiatan Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR).

Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesly, mengatakan sangat penting untuk memanfaatkan momentum kepercayaan pasar yang tinggi saat ini untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan koordinasi optimal, agar masing-masing pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta, memahami peran masing-masing dalam penyediaan infrastruktur fisik.

“Rencana induk untuk pembangunan infrastruktur nasional yang terintegrasi, program peningkatan kapasitas eksekusi secara nasional yang terstruktur, serta pembangunan proyek-proyek prioritas sebagai upaya quick wins yang dikoordinasi pemerintah secara terpadu, merupakan tiga hal utama yang tampaknya perlu menjadi fokus kita saat ini,” tegas Sinthya.

Danang Parikesit menambahkan, pembangunan infrastruktur nasional masih terbentur berbagai hambatan, termasuk isu pengadaan tanah dan persoalan dalam penuntasan reformasi regulasi.

Berbagai kajian, lanjutnya, membawa kesimpulan tentang pentingnya kembali ke prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan infrastruktur serta pentingnya peran pemerintah. “Yang juga tidak kalah penting adalah penyelenggaraan tata kelola yang baik dalam implementasi pembangunan infrastruktur,” tutur Danang.

Penggerak Perekonomian

Berbicara pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menandaskan, infrastruktur merupakan motor utama bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Menurut Menkeu, Presiden Joko Widodo bersama jajaran fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur yang menjadi perhatian pemerintah meliputi jalan tol, tol laut, serta infrastruktur kelistrikan. “Ketersediaan infrastruktur ini dapat memberikan multiplier effect kepada ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Menkeu, Bambang Brodjonegoro.

Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat besar tidak cukup jika hanya mengandalkan dari APBN. Karena itu, pemerintah akan mendorong partisipasi swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur. “Partisipasi swasta disamping membantu pendanaan juga diharapkan akan menciptakan efisiensi dan mewujudkan ketersediaan layanan infrastruktur berkualitas untuk rakyat sesuai dengan tema pada seminar ini. Partisipasi swasta tersebut tentunya memerlukan struktur kerjasama yang baik antara swasta dengan pemerintah, baik pusat dan daerah selaku penanggung jawab proyek,” lanjut Bambang Brodjonegoro.

Pemerintah, menurut Bambang, akan berupaya memberikan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif berupa pembentukan lembaga/badan usaha yang mendukung, serta fiskal yang relevan. Salah satunya adalah pembentukan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Kehadiran PT PII untuk memberikan penjaminan atas risiko politik akan dapat memberikan kenyamanan bagi swasta dalam berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pendukung mengenai pengadaan lahan yang selama ini menjadi kendala pada tiap proyek-proyek infrastruktur.