icon mobile
Home / News & Publication / Press Release

Penandatanganan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh

08 January 2019


Aceh, 8 Januari 2019 – Pada hari ini, bertempat di Gedung serbaguna sekretariat daerah Aceh, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR Luky Alfirman dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII Armand Hermawan. Kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek RSUD Zainoel Abidin tersebut antara Direktur Utama PT PII dengan Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah MT.

Adapun Penandatanganan perjanjian tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Induk Proyek Infrastruktur  RSUD Zainoel Abidin antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 4 Desember 2018 serta Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan untuk penugasan khusus kepada PT PII pada tanggal 5 Desember 2018 untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

 

Ditemui di tempat acara tersebut, Direktur Jenderal DJPPR Luky Alfirman mengatakan bahwa saat ini potensi pembangunan infrastruktur sangat besar. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana yang dapat digunakan untuk persiapan dan pendampingan transaksi KPBU bagi PJPK. Dana tersebut kemudian akan digunakan oleh PT PII dalam membantu PJPK tersebut melalui skema penugasan dari DJPPR. Dengan skema ini diharapkan penyediaan layanan infratruktur melalui KPBU dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

 

“Dukungan ini merupakan bentuk kerja nyata upaya Pemerintah dalam mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah demi kehidupan masyarakat yang lebih baik terutama di bidang kesehatan.”, Lanjut Luky Alfirman.

 

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menyatakan bahwa Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh oleh PT PII ini merupakan proyek ke-5 (lima) dan proyek sektor Kesehatan ke-2 (dua) setelah RSK Dharmais serta merupakan proyek skema KPBU pertama yang menggunakan KPBU Syariah. Hal ini juga merupakan bukti kepercayaan Kementerian Keuangan dan PJPK kepada PT PII untuk dapat menjalankan mandatnya dalam mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU.

 

“Dalam fasilitas ini, Kementerian Keuangan bertindak sebagai penyedia fasilitas dan PT PII sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana fasilitas yang ditugaskan oleh Kemenkeu. Adapun tugas PT PII dalam hal ini adalah melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi yang pendanaannya akan dibiayai oleh Kemenkeu.”, Jelas Armand.

Back