icon mobile
Home / News & Publication / Press Release

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara PT PII dengan JAMDATUN

14 January 2019


Jakarta, 14 Januari 2019 – Pada Hari Ini, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII Bersama dengan  Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melaksanakan kesepakatan bersama terkait dengan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun dalam penandatanganan ini, PT PII diwakili oleh Direktur Utama Armand Hermawan dan JAMDATUN oleh Loeke Larasati.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina menjalin kesepakatan bersama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (14/01/2019). Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dengan PT DANAREKSA (Persero), PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero), dan PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

                                                                                                  

Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN tersebut dengan JAMDATUN. Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama PT DANAREKSA (Persero), Arief Budiman, Direktur Utama PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (Persero), Armand Hermawan, dan Direktur Utama PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero), Frans Y. Sahusilawane.

 

 

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi antara PT PII dan JAMDATUN dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta sebagai payung hukum bagi PT PII sebagai Badan Usaha Milik Negara di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ditemui di tempat acara, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, Armand Hermawan menyatakan bahwa dengan terlaksananya  penandatanganan kesepakatan bersama antara PT PII dengan JAMDATUN maka diharapkan semua proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII  sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) semakin terbuka dan transparan mengikuti aturan negara, sehingga kegiatan proses bisnis PT PII terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan tata kelola yang baik.

Sebagai informasi, Sebelumnya PT PII telah menjalin kerjasama dengan JAMDATUN melalui Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terkait Penjaminan PT PII untuk proyek infrastruktur Strategis Nasional yaitu Jalan Tol Batang – Semarang dan Jalan Tol Krian – Legundi – bunder – Manyar serta Pendapat Hukum tentang pemenuhan Environmental And Social Management Framework (ESMF) dalam perjanjian Penjaminan PT PII.

Back